Dalam upaya memperkuat komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan mendukung Program Swasembada Pangan Nasional, Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Jambi menyelenggarakan kegiatan Public Hearing Standar Pelayanan Publik dalam Rangka Mendukung Program Swasembada Pangan Nasional, Kamis (23/10/2025) di Aula Bapeltan Jambi. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, melalui pertemuan tatap muka dan Zoom Meeting, dengan melibatkan peserta dari enam provinsi wilayah kerja Bapeltan Jambi.

Public hearing ini menjadi wadah strategis bagi Bapeltan Jambi untuk menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), guna menyusun standar pelayanan publik yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pertanian.

Sebagai lembaga pelatihan di bawah Kementerian Pertanian RI, Bapeltan Jambi berkomitmen menjadikan kegiatan ini bagian dari langkah nyata mendukung kebijakan pembangunan pertanian nasional yang berorientasi pada swasembada pangan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi pelayanan publik pertanian di seluruh wilayah kerja.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan mitra kerja strategis, di antaranya Korem 042/Garuda Putih, Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jambi, Kanwil Ditjenpas Jambi, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, serta sejumlah dinas terkait dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di wilayah Jambi. Turut hadir pula perwakilan dari Bappeda, Balitbangda, PTPN IV, Universitas Jambi, serta beberapa SMK pertanian dan P4S di wilayah kerja Bapeltan Jambi.

Dalam sambutannya, Kepala Bapeltan Jambi, Sugeng Mulyono, S.TP., M.P., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir baik secara daring maupun luring.

“Acara ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mendengar dan menampung aspirasi dari stakeholder di wilayah kerja Bapeltan Jambi. Alhamdulillah, meskipun wilayah kerja kita luas, dengan dukungan para mitra dan pemangku kepentingan, kita dapat terus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas layanan,” ujarnya.

Sugeng menambahkan bahwa kegiatan public hearing ini menjadi sarana penting dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang tepat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat pertanian.

“Saya berharap forum ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berdiskusi dan memberikan masukan. Setiap masukan akan menjadi pondasi berharga bagi peningkatan mutu pelayanan dan kemajuan Bapeltan Jambi di masa mendatang,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian (Kapuslatan), Dr. Tedy Dirhamsyah, S.P., M.A.B., dalam arahannya menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki makna strategis dalam mendukung visi besar pemerintah terkait kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, dan ekonomi berbasis hilirisasi.

“Public hearing ini penting sebagai bentuk penyelarasan program dan kebijakan, agar pelayanan pelatihan pertanian semakin efektif dalam mendukung tercapainya swasembada pangan,” jelasnya.

Beliau juga menekankan bahwa sinergi seluruh komponen pertanian sangat diperlukan, terlebih di tengah capaian positif Kementerian Pertanian dalam penyaluran subsidi pupuk dan peningkatan produktivitas pangan nasional.

“Kita hampir mencapai swasembada pangan, dan untuk itu diperlukan kolaborasi semua pihak. Melalui kegiatan seperti ini, kita berharap pelayanan pelatihan pertanian dapat terus ditingkatkan agar berdampak nyata bagi petani dan pembangunan pertanian nasional,” tutupnya.

Dengan dibukanya kegiatan Public Hearing Standar Pelayanan Publik ini, Bapeltan Jambi menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat pertanian. Hasil dari forum ini akan menjadi dasar penyusunan draft Standar Pelayanan Publik Bapeltan Jambi yang lebih partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan.